SMARTSURABAYA.CO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Khofifah menyampaikan hal itu saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu.
“Perubahan APBD TA 2026 dikonstruksikan sebagai instrumen fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Khofifah menyebut ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026 tumbuh 5,84 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Menurut dia, kinerja tersebut diikuti perbaikan sejumlah indikator sosial. Angka kemiskinan turun 0,24 persen pada Maret 2026, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berkurang 0,13 persen pada Mei 2026.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026
Dalam perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun atau bertambah Rp183,77 miliar. Sementara itu, belanja daerah meningkat Rp2,64 triliun.
Tambahan belanja tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada sektor ketenagakerjaan dan UMKM, Pemprov Jatim memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) dan program Millenium Job Center (MJC), serta menyediakan pembiayaan usaha mikro melalui PROKESRA dengan bunga tiga persen dan plafon maksimal Rp50 juta melalui PT BPR Jatim.
Untuk infrastruktur, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ditingkatkan menjadi Rp999,21 miliar.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim menyiapkan bantuan bagi 50.000 siswa prasejahtera serta memperkuat program pendidikan lainnya.
Khofifah menambahkan pemerintah daerah juga memperkuat mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta penanganan dan pemulihan pascabencana di Jawa Timur.
Sumber: antarajatim
About the Author
