SMARTSURABAYA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang dinilai berhasil dalam mendorong pergerakan ekosistem perumahan sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat ia melakukan kunjungan langsung ke lokasi rumah usulan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berada di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, pada Minggu (3/5/2026).
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk evaluasi lapangan terhadap implementasi program bantuan perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Maruarar juga menegaskan bahwa pada tahun ini terjadi peningkatan signifikan dalam alokasi bantuan perumahan di Provinsi Jawa Timur, dari sebelumnya hanya sekitar 3.000 unit menjadi 33.000 unit.
Lonjakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Menurutnya, Kota Surabaya memiliki peran yang sangat dominan sebagai penggerak utama, karena mampu mengintegrasikan program perbaikan hunian dengan penguatan ekonomi keluarga melalui akses pembiayaan yang terjangkau dari sektor perbankan.
“Di Surabaya ini paling besar. Kami tidak hanya bicara soal rumah yang bocor atau WC mampet, tapi bagaimana ekonomi keluarga terangkat. Kami masukkan program KUR Perumahan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar. Bunganya sangat murah, hanya sekitar 0,5 persen per bulan agar tidak ada lagi rentenir,” ujar Maruarar usai meninjau secara langsung kondisi lapangan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti bahwa setiap proyek perbaikan rumah tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.
Dari total 33.000 rumah yang menjadi sasaran bantuan, diperkirakan program ini mampu menyerap hingga 99.000 tenaga kerja. Angka tersebut belum termasuk tenaga pendukung lain seperti pengemudi logistik, distributor material bangunan, hingga pelaku usaha kecil seperti pemilik toko bangunan dan warung makan di sekitar lokasi proyek.
“Ini akan mengerakan semua sektor. Bahkan warung-warung jualan di sekitar proyek juga akan ikut merasakan. Karena, para pekerja pasti makan. Jadi ekonomi akan bergerak luar biasa,” imbuhnya, menegaskan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya tidak terlepas dari penerapan nilai gotong royong yang dikemas dalam program Kampung Pancasila.
Program ini menjadi pendekatan sosial yang efektif dalam mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kota.
Eri mengungkapkan bahwa secara kapasitas anggaran, APBD Kota Surabaya sebenarnya hanya mampu menangani sekitar 2.400 unit Rutilahu setiap tahunnya. Namun, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kementerian, serta pihak swasta, jumlah tersebut berhasil ditingkatkan secara signifikan pada tahun ini, sehingga target perbaikan rumah menjadi jauh lebih besar.
“Tahun ini InsyaAllah bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot bisa melakukan 2.400, lalu Pak Menteri PKP menyumbang 1.000 unit. Sisanya dibantu oleh pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra,” ungkap Wali Kota Eri dengan optimisme terhadap capaian program tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa pembangunan kota tidak dapat hanya bergantung pada kekuatan APBD semata, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong yang kuat.
Melalui program Kampung Pancasila, ia berhasil menggerakkan para pelaku usaha untuk turut serta dalam pembangunan, dengan menunjukkan hasil nyata sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan pun terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Saya gerakkan pengusaha melalui Kampung Pancasila. Setelah mereka bantu, saya tunjukkan hasilnya, mereka percaya dan alhamdulillah tahun ini bisa 4.000 rumah,” tambahnya, menjelaskan strategi kolaboratif yang diterapkan.
Selain membahas program BSPS, dalam kesempatan tersebut juga dibicarakan rencana pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami) yang diperuntukkan bagi generasi muda di Surabaya. Hal ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah tapak bersubsidi di wilayah perkotaan yang semakin padat.
“Untuk rumah subsidi, Pak Menteri tadi sampaikan di wilayah Surabaya Raya. Kalau di dalam kota, kita kembangkan Rusunami sesuai arahan beliau,” pungkasnya, menegaskan arah kebijakan pembangunan perumahan ke depan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam program perumahan ini menunjukkan model kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.
Tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian yang layak, program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga dalam jangka panjang.
Sumber: Surabaya.go.id
About the Author
