SMARTSURABAYA.COM – Pemasangan pagar besi setinggi 2,5 meter di sejumlah mal di Surabaya memicu spekulasi tentang antisipasi krisis ekonomi hingga ketakutan pengelola akan kerusuhan massal. Hal ini ternyata juga tak luput dari perhatian Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyentil pemerintah agar tidak merespons keresahan masyarakat dengan sikap tertutup.
Hasto dengan menggunakan kiasan bahasa Jawa yang sarat makna mengingatkan kepada para penguasa agar tidak meremehkan keluhan-keluhan kecil yang disuarakan oleh publik. Karena suatu saat keluhan kecil ini bisa membesar dan bisa semakin rumit.
“Maka suara-suaranya harus direspons dengan cepat, jangan sampai kalau orang Jawa bicara apa kricikan dadi grojogan, ya. Seperti itu,” kata Hasto saat berkunjung ke Surabaya, Senin (20/7/2026).
Istilah kricikan dadi grojogan sendiri menggambarkan filosofi tentang aliran air kecil (kricikan) yang jika diabaikan dan terus menumpuk, lama-kelamaan bisa berubah menjadi air terjun atau banjir bandang yang deras (grojogan).
Dalam konteks sosial-politik, Hasto mengibaratkan gejolak kecil serta kritik masyarakat-termasuk kepanikan publik di media sosial soal pemagaran mal sebagai aspirasi yang harus segera diadaptasi oleh kebijakan pemerintah (adaptive policy).
Hasto menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, aksi penyampaian pendapat dan kritik merupakan hak warga negara yang dilindungi. Dia prihatin jika gelombang kritik publik seperti munculnya suara-suara yang mempertanyakan kewajiban membayar pajak akibat maraknya kasus korupsi sistemik justru ditanggapi dingin oleh pejabat negara.
Ia pun mewanti-wanti agar pemerintah tidak menutup mata dan telinga dari aspirasi rakyat demi menghindari potensi krisis yang lebih luas.
“Ketika kritik itu kemudian ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan maka yang terjadi kan kasus Nepal. PDI Perjuangan tidak menginginkan itu,” tegas Hasto.
Ia juga mencontohkan bagaimana kritikan tajam masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhirnya terbukti membuka tabir kasus korupsi di balik program populis tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi bukti pentingnya pemerintah mendengarkan masukan dari bawah.
Di sisi lain, Hasto membantah keras tuduhan yang menyebut PDIP berada di balik sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan. Ia menilai narasi itu hanya pola lama untuk mencari kambing hitam di tengah ketidakmampuan penguasa mengelola kritik.
Hasto bahkan mengaitkan situasi ini dengan rekam jejak sejarah peristiwa kelam 27 Juli 1996 (Kudatuli) pada masa Orde Baru, di mana instabilitas politik terjadi akibat ambisi menjaga status quo dan ketakutan akan kritik.
“Jadi yang penting bukan pada politik kambing hitamnya. Yang penting adalah bagaimana kritik-kritik itu direspons, karena kita negara demokrasi, kita bukan negara otoriter,” pungkasnya.
Sumber: detikjatim
About the Author
