SMARTSURABAYA.COM – Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak ketiga di Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026.
Berdasarkan data yang diunduh dari laman Satu Data Kemenaker, sebanyak 2.332 pekerja di Jatim kehilangan pekerjaan pada periode tersebut.
Angka itu menempatkan Jatim di bawah Jawa Barat yang mencatat 5.044 pekerja terkena PHK dan Banten sebanyak 2.596 pekerja. Sementara secara nasional, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 23.470 orang.
Fenomena ini menjadi ironi karena di sisi lain pemerintah dan DPR RI berulang kali menyebut kondisi fundamental Indonesia saat ini baik-baik saja.
Kondisi Pasar lesu
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur memberikan data berbeda. Di mana angka PHK di Jatim pada periode Januari-Mei 2026 sebanyak 357.
“Januari sampai 31 Mei 2026 yang menjadi case hanya 357 orang. 357 orang itu yang menjadi case (kasus) se Jawa Timur,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, Jumat (26/6/2026), dilansir dari Kompas.com.
Sugeng menjelaskan, berbagai sektor usaha tersebut kini sedang dalam masalah menurunnya permintaan pasar akibat fluktuasi ekonomi di luar negeri. Sehingga, perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan.
“Yang mengalami pengurangan permintaan pasar akibat lesu pasar luar negeri,” jelasnya.
Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim, Tri Widodo menambahkan, mayoritas masalah PHK terjadi di perusahaan yang tidak sehat.
“Karena kondisi perusahaan. Kalau dengan pengertian perusahaan sehat sangat minim. Banyak perusahaan yang lagi kurang sehat,” kata Widodo meski tidak menyebutkan pasti kondisi tersebut.
Pakerin dan SGS Jombang Jadi Contoh
Salah satu persoalan pekerja di Jatim yang ramai di lini massa ialah PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) di Mojokerto dan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Jombang:
PHK mengancam nasib 2.500 pekerja PT Pakerin
1.000 pekerja PT SGS Jombang sudah di-PHK
Widodo juga menyatakan bahwa contoh masalah PHK karena kondisi perusahaan tidak sehat di Jatim ialah PT Pakerin dan PT SGS.
“Yang lagi kami tangani itu Pakerin dan SGS Jombang,” sambungnya.
Lanjut Widodo, selain memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya, Pemprov Jatim akan memfasilitasi dialog antara perusahaan dan pekerja terdampak.
“Yang yang pasti kalau kami selalu mengupayakan untuk tidak terjadi PHK. Dengan cara, umpamanya jam kerjanya yang dikurangi, atau kesepakatan tentang upahnya,” katanya.
“Ini yang yang kita upayakan, upayakan seperti itu. Tetapi itu untuk perusahaan yang sehat minim sekali. Yang rata-rata yang bermasalah, yang tidak sehat saja yang di Jatim,” pungkasnya.
Ekonom Jelaskan Penyebab PHK Masih Terjadi
Para pengamat ekonomi menjelaskan penyebab PHK di Indonesia di saat fundamental ekonomi disebut masih baik-baik saja.
Ekonom sekaligus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai prospek ekonomi Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar domestik yang besar.
“Namun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi, yang sifatnya temprorer,” katanya, Selasa (30/6/2026), dilansir dari Kompas.com.
Menurut Esther, penguatan fundamental ekonomi tidak hanya membutuhkan stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga stabilitas harga.
“Agar stabilitas nilai tukar terjaga maka butuh aliran modal yang besar dari investasi dan devisa negara dari ekspor dan pariwisata serta pekerja migran,” ungkap dia.
Ia menambahkan, stabilitas harga juga bergantung pada besarnya pasokan pangan dan produk dalam negeri dibandingkan impor agar devisa negara tidak terus tergerus.
“Oleh karena itu, independensi bank sentral dan disiplin fiskal menjadi salah satu solusi bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan indikator makroekonomi lainnya,” pungkas dia.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan pemerintah dan DPR sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, meski pelemahan rupiah perlu diwaspadai.
“Mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun, kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita,” ujar Mari, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Mari, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu, dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek,” tutup dia.
Sumber: kompas.com
About the Author
