SMARTSURABAYA.COM – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengalokasikan anggaran pengadaan seragam dinas petugas lapangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Yona mengatakan usulan tersebut muncul karena masih ada petugas yang harus membeli seragam dinas menggunakan uang pribadi, meskipun setiap hari bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Mereka punya tanggung jawab besar melayani warga, sehingga sudah seharusnya pemkot memberikan fasilitas kerja yang layak, termasuk seragam dinas,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan pengalokasian anggaran untuk seragam dinas itu di antaranya untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Menurutnya, empat organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut merupakan garda depan pemerintah kota dalam pelayanan, seperti penanganan kedaruratan, bencana, ketertiban umum, hingga pengaturan lalu lintas.
Dia menyebut masih ada personel yang hanya memiliki satu setel seragam, dan bahkan harus membeli sendiri pakaian dinas untuk menunjang pekerjaannya. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya perhatian dari pemerintahan daerah setempat.
“Hal yang juga membebani teman-teman ini adalah untuk memiliki seragam, mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” katanya.
Ia menjelaskan, seragam memiliki fungsi identitas kelembagaan sekaligus membantu masyarakat mengenali petugas ketika membutuhkan pelayanan karena penggunaan seragam sesuai ketentuan juga berkaitan dengan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab personel saat menjalankan tugas.
Dia mengungkapkan, usulan pengadaan seragam telah disampaikan kepada kepala OPD terkait, termasuk Kepala Satpol PP, saat pembahasan APBD murni. Aspirasi tersebut juga telah diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam tahapan finalisasi pembahasan anggaran di komisi.
Sumber: antarajatim
About the Author
