SMARTSURABAYA.COM – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapembi) Jawa Timur mengaku tidak khawatir usai Mahkamah Konstitusi memutuskan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan dipisahkan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya mulai 2028.
Ketua Gapembi Jawa Timur, Makhrus Sholeh mengaku, pihaknya tidak khawatir dengan putusan MK untuk memisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan.
Menurut dia, ada banyak sumber dana dari APBN yang bisa dialokasikan untuk membiayai program unggulan presiden tersebut.
“Kami percaya program MBG ini mulia, jadi tidak ada kekhawatiran, sumber anggaran negara kan banyak bisa dari CSR juga,” kata Makhrus melalui sambungan telepon, Jumat (31/7/2026).
Makhrus menyebut, idealnya pembiayaan program MBG memang tidak jadi satu bagian dengan dana pendidikan yang telah dimandatkan sebesar 20 persen dari APBN.
Soroti Mutu Pendidikan dan Rekomendasi Ekspor
Sebab, kondisi pendidikan di Indonesia, kata Makhrus, perlu banyak ditingkatkan secara kualitas untuk mengejar Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
“Tingkat inteleginsia kita itu masih rendah, kalau anggaran pendidikan kita masih harus dikurangi pembiayaan MBG kan anggarannya jadi berkurang dan ini mengkhawatirkan untuk dunia pendidikan,” ujarnya.
Dorong Optimalisasi Potensi Sawit dan Tambang
Makhrus merekomendasikan pemerintah untuk menambah pendapatannya melalui sektor ekspor komoditas.
Menurut dia, sawit jadi salah satu komoditas yang bisa dijual ke pasar global di tengah kampanye internasional untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.
“Kalau saran kami adalah memaksimalkan potensi ekspor impor, kita punya banyak potensi seperti sawit, dan komoditas hasil tambang,” katanya.
Sumber: kompas.com
About the Author
