SMARTSURABAYA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong produksi peternakan lokal diintegrasikan ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendampingan sertifikasi dan pemenuhan standar produk bagi peternak.
“Mengintegrasikan produksi peternakan lokal dengan program MBG melalui pendampingan sertifikasi dan pemenuhan standar produk,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hadi Setiawan di Surabaya, Minggu.
Menurutnya, integrasi tersebut membutuhkan pendampingan agar peternak lokal mampu memenuhi persyaratan produk yang ditetapkan bagi dapur MBG.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Komisi B mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp30 miliar bagi Dinas Peternakan yang dalam RAPBD 2027 memperoleh alokasi sebesar Rp113,15 miliar setelah efisiensi.
Selain integrasi dengan MBG, Komisi B meminta Dinas Peternakan memprioritaskan peningkatan populasi dan produktivitas sapi, menjamin ketersediaan vaksin dan obat-obatan bagi hewan ternak yang terdampak wabah dengan langkah penanganan berkelanjutan, serta melanjutkan program ARJUNA untuk memperkuat ketahanan pangan daerah maupun kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Dorongan itu sejalan dengan ketentuan Badan Gizi Nasional yang melarang susu kental manis dan minuman berperisa susu dalam menu MBG, serta mensyaratkan susu full cream dengan kandungan susu segar minimal 80 persen dan izin edar BPOM.
Ketentuan susu segar lokal 80 persen tersebut berlaku mulai 1 November 2026, sedangkan susu pasteurisasi wajib ditangani melalui rantai dingin dari fasilitas produksi hingga penerima.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menilai Jawa Timur sebagai salah satu sentra peternakan nasional berpeluang besar memasok kebutuhan protein hewani dapur MBG, mulai dari susu segar, daging, hingga telur.
Seluruh rekomendasi itu masih bersifat usulan komisi dalam pembahasan RAPBD Jatim 2027, bersama total usulan tambahan sebesar Rp223,72 miliar untuk sembilan organisasi perangkat daerah mitra Komisi B.
Sumber: antarajatim
About the Author
