SMARTSURABAYA.COM – Kenaikan harga sampah plastik di pasaran mulai memberikan dampak terhadap pola pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Kondisi tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai peluang untuk mendorong masyarakat lebih aktif memilah sampah sejak dari rumah.
Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, pemilahan sampah non-organik juga dinilai dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi warga apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser, mengatakan bahwa meningkatnya harga plastik membuat sampah non-organik kini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Akibatnya, sampah plastik semakin banyak dicari oleh pemulung maupun pengepul karena dapat dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan dibanding sebelumnya.
“Memang harga lagi naik di pasaran ya, sehingga kemudian hasil pemilahan sampah yang dilakukan di TPS (Tempat Penampungan Sementara) itu diburu sama pemulung, khususnya pemulung sampah,” kata M Fikser, Rabu (13/5/2026).
Menurut Fikser, fenomena meningkatnya pencarian sampah plastik tersebut sudah terlihat di sejumlah TPS 3R yang ada di Surabaya. Sampah plastik kini dipisahkan lebih awal karena banyak diminati pengepul dan dianggap memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bahkan, beberapa jenis sampah plastik disebut sudah terlebih dahulu dipesan oleh pihak tertentu sebelum dipasarkan.
“Sehingga kemudian di TPS 3R kami yang jumlahnya ada sekitar 12 itu sudah dipisahkan semua, ditumpuk, karena sampah plastik itu kalau saya tanya sudah dipesan sama orang,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, DLH Surabaya mulai memperketat pengawasan di area TPS agar tidak lagi dijadikan lokasi pemilahan sampah liar. Menurut Fikser, proses pemilahan sampah idealnya dilakukan sebelum sampah dibuang ke TPS.
Dengan demikian, TPS dapat tetap bersih dan hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk sampah residu yang memang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
“Jadi untuk di TPS sudah tidak ada lagi pemilahan sampah, sehingga kemudian kita berharap TPS itu bersih. Kalaupun mereka (pemulung) melakukan pemilahan sampah, itu bukan di TPS, tapi sebelum masuk di TPS,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa kenaikan harga plastik turut memicu meningkatnya aktivitas bongkar muat sampah di sekitar TPS. Banyak pencari sampah plastik yang menunggu kedatangan gerobak maupun kendaraan pengangkut sampah untuk mengambil sampah non-organik yang masih memiliki nilai jual.
Kondisi tersebut membuat DLH harus melakukan pengawasan dan penertiban lebih ketat di area sekitar TPS agar aktivitas pengelolaan sampah tetap tertata.
“Jadi kita memang perketat. Nah, di sekitaran TPS itu yang kita jaga sekarang. Karena banyak yang kemudian juga menunggu dari beberapa gerobak, geledek, itu datang terus dibongkar,” kata dia.
Fikser berharap kenaikan harga plastik ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah. Menurutnya, apabila sampah non-organik dipisahkan dengan baik sejak awal, maka warga tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga berpotensi memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah bernilai ekonomis.
“Nah, kami berharap ini juga bisa dijadikan momentum potensi pendapatan mungkin di kampung-kampung kalau dilakukan pemilahan sampah mulai dari rumah, dilakukan pemilahan sampah non-organik,” harapnya.
Selain menjabat sebagai Plt Kepala DLH Surabaya, Fikser yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya menjelaskan bahwa DLH saat ini memiliki enam bank sampah induk yang siap menampung sampah bernilai ekonomis milik masyarakat.
Melalui fasilitas tersebut, warga dapat menjual sampah plastik maupun sampah non-organik lainnya secara langsung dengan sistem yang lebih tertata dan terorganisir.
DLH Surabaya, lanjutnya, juga siap membantu proses pengambilan sampah hasil pemilahan warga melalui koordinasi bersama pengurus RT dan RW. Nantinya, jadwal pengambilan dapat disesuaikan dengan kesepakatan warga agar proses pengumpulan sampah berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kami DLH bisa memfasilitasi pengambilannya kapan, setiap hari apa, jam berapa, langsung terjadi penimbangan dan pembayaran,” ujarnya.
Fikser memastikan masyarakat dapat menjual langsung sampah plastik melalui bank sampah induk binaan DLH Surabaya. Salah satu fasilitas bank sampah tersebut bahkan berada di kantor DLH dan disiapkan khusus untuk membeli sampah yang memiliki nilai ekonomi dari warga.
“Jadi bank sampah induk ada enam, salah satunya ada juga kita fasilitasi di kantornya DLH, itu membeli sampah-sampah yang memang punya nilai ekonomis,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem pengumpulan sampah nantinya dapat dilakukan secara kolektif di tingkat lingkungan agar prosesnya lebih mudah dan teratur. Sampah hasil pemilahan warga dapat dikumpulkan terlebih dahulu di Balai RW, Balai RT, atau lokasi lain yang telah disepakati bersama sebelum nantinya diambil oleh petugas DLH untuk ditimbang dan dibayarkan.
“Jadi tinggal diatur saja, disepakati oleh warga setiap hari apa, nanti dipul (dikumpulkan) di Balai RW, Balai RT atau salah satu rumah warga, terus nanti kami datang, kami beli,” katanya.
Karena itu, Fikser mendorong agar sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan dapat dibangun secara bersama-sama oleh warga melalui koordinasi RT dan RW.
Menurutnya, pola pengumpulan sampah kolektif seperti ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sampah yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Maka kemudian itu bisa dibuat semacam satu ekosistem oleh RW atau RT, janjian dengan seluruh warga untuk kemudian sampah organiknya bisa dikumpulkan hari apa. Nanti kita datang sesuai dengan kesepakatan sehingga nanti langsung kita timbang langsung kita bayar,” pungkasnya.
Melalui upaya tersebut, Pemkot Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah dapat terus meningkat. Selain mendukung kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah di TPS, pengelolaan sampah yang dilakukan secara kolektif juga diharapkan mampu menciptakan budaya peduli lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga di tingkat kampung dan permukiman.
Sumber: Surabaya.go.id
About the Author
