SMARTSURABAYA.COM, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur secara terbuka menantang generasi muda, khususnya kelompok intelektual kampus, untuk mengambil peran lebih konkret dalam mengawal arah pembangunan daerah. Otoritas legislatif menekankan bahwa mahasiswa memiliki fungsi sentral sebagai mitra strategis parlemen yang mampu menyumbangkan pemikiran objektif demi menyelesaikan berbagai problem krusial di masyarakat. Melalui forum audiensi resmi yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, para wakil rakyat mengajak mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pengamat pasif di tengah dinamika sosial politik yang sedang berkembang. Kampus didorong untuk mentransformasikan daya kritisnya menjadi dokumen usulan taktis yang dapat diaplikasikan langsung oleh pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan provinsi.
Aspirasi dan nalar kritis mahasiswa dinilai akan jauh lebih bertenaga dan memiliki posisi tawar tinggi apabila diformulasikan lewat metodologi riset ilmiah serta kajian akademik yang valid. Jajaran legislatif mengakui bahwa pemenuhan fungsi pengawasan, penganggaran, serta legislasi yang mereka jalankan sangat membutuhkan pasokan data sekunder yang akurat dari kalangan akademisi. Kebiasaan menyusun naskah rekomendasi kebijakan dinilai perlu dipupuk sejak dini di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa terbiasa memecahkan masalah publik secara komprehensif. “Semangat critical thinking harus terus dijaga. Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton, tetapi juga harus mampu memberikan gagasan dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” papar Anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas.
Pendekatan akademik ini dipandang sebagai instrumen paling efektif bagi mahasiswa untuk mengurai berbagai problem lokal yang kerap memicu keluhan di daerah asal masing-masing. Kawasan Malang Raya, misalnya, menjadi salah satu wilayah strategis yang memiliki kompleksitas persoalan tersendiri, mulai dari isu pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, hingga penataan sektor pariwisata. Mahasiswa ditantang untuk mengambil peran aktif membedah isu-isu sensitif tersebut secara ilmiah guna menghasilkan draf ringkasan kebijakan atau policy brief yang siap disodorkan kepada para pengambil keputusan. “Kami membutuhkan data, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat, terutama dari kalangan intelektual seperti mahasiswa,” jelas legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Selain memanfaatkan jalur formal keparlemenan, forum dialog tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan lompatan teknologi komunikasi digital dalam iklim demokrasi modern saat ini. Keberadaan platform media sosial kini telah bergeser fungsi menjadi ruang publik digital yang sangat masif bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial secara langsung terhadap jalannya birokrasi. Aparatur sipil dan pejabat publik kini dituntut untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel karena performa kerja mereka dapat dengan mudah dinilai dan dikritik oleh netizen secara seketika. “Itu bentuk partisipasi yang sangat konstruktif,” tutur Puguh yang menilai bahwa sinergi antara kajian ilmiah kampus dan pengawasan digital masyarakat akan menciptakan kontrol sosial yang sehat.
Melalui kunjungan studi banding dan ruang dialektika yang interaktif ini, DPRD Jawa Timur berharap hubungan kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Merdeka Malang dapat berjalan lebih berkelanjutan. Output dari pemikiran segar mahasiswa diharapkan dapat memangkas sekat birokrasi dan memicu percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan riil warga. Parlemen berjanji akan bersikap terbuka dalam membedah setiap draf policy brief yang masuk ke meja komisi demi melahirkan regulasi daerah yang pro-rakyat. “Media sosial membuat masyarakat lebih mudah melihat dan mengawasi kinerja pejabat publik. Ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang harus terus dijaga,” tandas Puguh mengakhiri sesi pemaparannya.
Sumber: Surya.co.id (Tribun Network)
About the Author
