SMARTSURABAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik Surabaya terus mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan sosialisasi dan pengisian data mandiri yang digelar di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat basis data ekonomi daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan pola usaha yang semakin dinamis dari tahun ke tahun.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali terhadap seluruh pelaku usaha nonpertanian.
Pelaksanaan sensus tahun ini berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan sasaran seluruh jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar.
Tidak hanya itu, sektor ekonomi digital yang kini berkembang sangat cepat juga menjadi fokus utama dalam pendataan agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang. Menurutnya, perubahan ekonomi yang terjadi saat ini bergerak sangat cepat dan mencakup berbagai sektor baru yang terus berkembang.
“Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” tegas Syamsul.
Ia menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik semata, melainkan menjadi fondasi utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang valid dan lengkap dinilai sangat penting agar setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan dunia usaha.
“Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Menurut Syamsul, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelumnya telah memberikan gambaran yang cukup rinci mengenai kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga.
Data tersebut meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga kondisi kesehatan masyarakat. Informasi itu kemudian digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai intervensi kebijakan secara lebih efektif dan terarah.
“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelasnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang lebih akurat, lengkap, dan relevan dengan perkembangan saat ini.
Data tersebut nantinya akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif di tengah perubahan ekonomi global maupun nasional yang terus berlangsung.
“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan nantinya. Arrief menjelaskan bahwa sensus kali ini menjadi sangat penting karena struktur ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan, terutama dengan meningkatnya aktivitas usaha berbasis digital yang belum seluruhnya mampu terjangkau melalui metode pendataan konvensional.
“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.
Ia menerangkan, data yang akan dikumpulkan dalam sensus mencakup berbagai aspek penting, seperti identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan usaha yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Meski demikian, Arrief memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disalahgunakan.“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa proses pengisian data dalam Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Tujuan utama pendataan tersebut murni untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. “Ini murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” imbuhnya.
Untuk memastikan seluruh potensi ekonomi dapat terdata secara maksimal, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas lapangan hingga Agustus 2026. Pendataan tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah Surabaya, mulai dari pelaku UMKM, usaha rumahan, sektor ekonomi kreatif, hingga perusahaan berskala besar.
Pendataan juga dilakukan hingga tingkat rumah tangga guna menangkap aktivitas ekonomi berbasis keluarga yang selama ini banyak berkembang di masyarakat. Menurut Arrief, posisi Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Jawa Timur karena kota ini menyumbang sekitar seperempat dari total aktivitas ekonomi provinsi tersebut.
Oleh sebab itu, validitas dan kelengkapan data menjadi faktor yang sangat krusial agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. “Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Arrief mengingatkan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif para pelaku usaha. Tanpa keterlibatan masyarakat, data yang dihasilkan tidak akan mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh dan menyeluruh.
“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Surabaya bersama BPS berharap dapat menghadirkan data ekonomi yang lebih akurat, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Data tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, serta mampu menjawab tantangan transformasi digital dan perubahan dunia usaha di masa depan.
Sumber: Surabaya.go.id
