SMARTSURABAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaksanakan pelantikan terhadap 78 pejabat sebagai bagian dari upaya mempercepat kinerja birokrasi sekaligus memperkuat struktur organisasi pemerintahan.
Pelantikan tersebut mencakup tujuh pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta 71 pejabat eselon III dan IV. Kegiatan ini berlangsung di Graha Sawunggaling pada Kamis (2/4/2026), dan menjadi langkah strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan bukan sekadar bentuk penyegaran organisasi semata, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan.
Hal ini menjadi penting mengingat adanya sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat. Selain itu, penataan jabatan ini juga diarahkan untuk menyiapkan kader-kader pengganti yang kompeten sekaligus memperkuat peran pejabat senior sebagai mentor dalam organisasi.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” jelas Wali Kota Eri.
Ia menekankan bahwa setiap penempatan pejabat harus didasarkan pada kesesuaian kompetensi dengan tanggung jawab serta target kinerja yang diemban.
Dalam konteks saat ini, Pemkot Surabaya membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara cepat, tepat, dan terukur dalam mengeksekusi berbagai program prioritas. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh jajaran.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tingkat paling bawah.
Ia menekankan pentingnya peran Rukun Warga (RW) dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungan masing-masing, termasuk melalui penguatan program Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, efektif, dan berbasis hasil. Menurutnya, aparatur pemerintahan tidak boleh terjebak dalam pendekatan yang hanya bersifat teoritis tanpa implementasi nyata di lapangan.
Berdasarkan pengalamannya selama berkarier di birokrasi, ia menilai masih terdapat potensi waktu kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan capaian yang konkret dan terukur.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam proses pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih untuk tidak terburu-buru menetapkan pejabat definitif pada beberapa posisi tertentu.
Sejumlah jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penentuan pejabat definitif melalui mekanisme lelang jabatan. Pendekatan ini dinilai lebih objektif dan berbasis kinerja nyata.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” katanya.
Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan guna memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menyatakan bahwa pejabat yang tidak menunjukkan capaian optimal dalam kurun waktu tiga bulan akan digantikan sebagai bentuk penegakan disiplin dan akuntabilitas kinerja.
Sejalan dengan itu, mulai 7 April, seluruh perangkat daerah diminta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang telah dirancang.
Program tersebut mencakup penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar, penerapan sistem parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program ini harus didukung oleh sistem satu data yang akurat dan terintegrasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya tuntutan percepatan kerja di tingkat wilayah agar program-program yang telah dirancang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara rutin setiap bulan.
Apabila dalam periode tiga bulan tidak terdapat peningkatan yang signifikan, maka akan dilakukan penyesuaian maupun pergantian pejabat sebagai langkah perbaikan.
“Seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.
Berikut nama-nama dari tujuh orang pejabat eselon II yang mengalami rotasi, di antaranya adalah:
- Eddy Christijanto yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
- Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
- Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
- Dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
- Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Rotasi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi secara menyeluruh serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.
Sumber: Surabaya.go.id
About the Author
