SMARTSURABAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat upaya perluasan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan menambah tiga lokasi PAUD negeri yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan dan rehabilitasi aset milik pemerintah kota agar dapat difungsikan sebagai PAUD negeri. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak di Surabaya mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa terkecuali.
“Sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, kami didukung Pemkot Surabaya bergerak cepat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan melakukan pemetaan aset untuk difungsikan sebagai PAUD negeri,” ujar Bunda Rini.
Ia menambahkan bahwa operasional PAUD negeri baru ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pendidikan fondasi anak usia dini.
“Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal,” katanya.
Adapun tiga lokasi yang disiapkan pada tahun 2026 meliputi Pasar Nambangan yang menyediakan layanan Kelompok Bermain (KB) dengan kapasitas 12 anak.
Lokasi kedua berada di SDN Sidotopo 4 yang menghadirkan layanan terpadu satu atap, mencakup TK (15 anak), KB (12 anak), serta Taman Penitipan Anak (TPA) dengan kapasitas 10 anak.
Sementara itu, lokasi ketiga berlokasi di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan TK berkapasitas 15 anak. Selain pembangunan sarana dan prasarana, Pemkot Surabaya juga terus memperluas cakupan layanan PAUD. Saat ini, jumlah peserta didik PAUD di kota tersebut telah mencapai lebih dari 100 ribu anak.
“Secara administratif, jangkauan kami sudah sangat luas, namun kami menargetkan 0% anak usia PAUD yang tidak terlayani,” jelasnya.
Untuk memastikan seluruh anak usia dini terdata dan memperoleh layanan pendidikan, pihaknya bersama Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan terus melakukan verifikasi lapangan secara berkala. “Verifikasi lapangan terus dilakukan untuk mendukung upaya zero PAUD drop out,” imbuhnya.
Selain itu, strategi lain yang diterapkan adalah menghadirkan PAUD negeri di kawasan padat penduduk serta memperluas layanan berbasis masyarakat agar mampu menjangkau anak usia 2 hingga 6 tahun.
“Kami juga memastikan kualitas layanan di lembaga negeri maupun swasta, baik itu TK, KB, maupun PPT/SPS tetap setara memberikan pelayanan yang terbaik melalui standarisasi kualitas pelayanan minimal pendidikan dari Dinas Pendidikan,” paparnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk program beasiswa PAUD yang akan diberikan kepada 7.000 anak pada tahun 2026. Selain itu, sebanyak 8.000 tenaga pendidik PAUD juga mendapatkan dukungan jasa pelayanan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah kota tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga investasi manusia. Tahun ini, beasiswa diberikan kepada 7.000 anak PAUD,” kata Bunda Rini.
Ke depan, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh anak usia dini memperoleh layanan pendidikan yang layak, merata, dan inklusif. Upaya ini juga mencakup optimalisasi seluruh aset yang telah direhabilitasi agar dapat beroperasi secara maksimal pada tahun ajaran 2026/2027.
“Kami ingin memastikan lebih dari 100 ribu anak usia PAUD di Surabaya saat ini tetap terlayani, dan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan prasekolah,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam membangun fondasi pendidikan sejak usia dini guna menciptakan generasi yang lebih siap, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.
Sumber: Surabaya.go.id
